Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa rencana penghapusan daya 450 volt ampere (VA) masih dikaji kembali oleh DPR RI sehingga kebijakan itu tidak akan diambil dalam waktu dekat. Menurut dia, ada beberapa tahapan persiapan yang akan dilakukan sebelum kebijakan itu dilaksanakan. Terhadap keluarga miskin yang masih menggunakan 450 VA, terus diupayakan untuk bermigrasi ke 900 VA secara perlahan-lahan, sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasinya. Usulan penghapusan daya listrik 450 VA tersebut berawal dari kondisi PT PLN (Persero) yang terus mengalami "over supply" listrik yang diperkirakan mencapai 41 gigawatt (GW) pada tahun 2030, seiring dengan penerapan energi baru terbarukan (EBT). Setiap 1 GW, PT. PLN harus menanggung beban sekitar Rp3 triliun per tahun karena dalam kontrak jual-beli listrik dengan produsen listrik swasta, terdapat skema take or pay. Hal itu berarti, listrik yang dipakai atau tidak yang diproduksi IPP, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak sehingga Banggar menilai pemerintah perlu menaikkan daya listrik penerima subsidi agar meningkatkan serapan listrik PLN yang saat ini mengalami "oversupply". #Listrik